Perputaran Roda Perekonomian
Pertumbuhan ekonomi suatu negara biasanya dihitung
berdasarkan pertumbuhan ril dari GDP negara tersebut, yakni seberapa besar GDP
negara bertambah secara ril dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ini dihitung
dengan cara membagi nilai dari output suatu sektor ekonomi pada tahun tertentu
dengan nilai output sektor tersebut pada tahun sebelumnya dan dikali 100 %
kemudian dikurangi 100. Bila GDP mengalami pertumbuhan yang tinggi berarti
pendapatan masyarakat juga akan mengalami
pertumbuhan yang tinggi, terlepas dari siapa atau kelompok
mana dari masyarakat yang menerima pendapatan tersebut.
Pengeluaran Agregat (Aggregate Spending)
Seperti diterangkan diatas bahwa GDP dapat dihitung dari
sisi pengeluaran aggregate (Aggregate Spending) pelaku ekonomi dalam suatu
negara. Pengeluaran aggreaget ini sama dengan Permintaan Agregat karena
konsekuensi dari permintaan adalah adanya pengeluaran oleh rumah tangga,
investor, pemerintah dan eksportir untuk membeli barang dan jasa. Pengeluaran
Aggregate dapat dikelompokkan atas empat komponen, yaitu:
b. pengeluaran invesatasi oleh pengusaha (bisnis),
c. pengeluaran pemerintah, dan
d. permintaan luar negeri.
Berikut akan diuraikan satu persatu dari komponen Agregat
Demand atau Agregat Spending tersebut.
Pengeluaran Konsumsi
Merupakan bagian terbesar dari permintaan agregat yaitu
berupa permintaan dari konsumen terhadap barang dan jasa yang dibutuhkan dalam
kehidupan sehari-hari. Konsumsi ini memegang peranan penting dalam perekonomian
menurut teori Keynesian karena akan menentukan output dan pendapatan masyarakat
suatu negara. Kontribusi konsumsi terhadap pembentukan GDP di Indonesia
diperkirakan sebesar 65% dari total GDP. Konsumsi dapat dibagi atas tiga
kategori yaitu barang tanah lama (durable goods) seperti mobil, barang tidak
tahan lama (nondurable goods), dan jasa (services). Dari sisi asal barang maka barang
dan jasa yang dikonsumsi oleh konsumen dalam negeri terdiri dari barang
produksi dalam negeri dan barang /jasa yang diproduksi oleh negara lain yang
diimport ke Indonesia. Dalam penghitungan GDP angka import ini harus
dikeluarkan dari angka GDP.
Pengeluaran Pemerintah
Yang termasuk dalam pengeluaran pemerintah adalah semua
pengeluaran pemerintah yang diperlukan agar roda pemerintahan dapat berjalan
dengan baik. Pengeluaran pemerintah ini tercantum dalam Anggaran Belanja dan
Pendapatan Nasional (APBN). Barang dan jasa yang dibeli oleh pemerintah tidak
dihitung nilai tambahnya (value added) seperti halnya pada barang konsumsi
karena barang dan jasa yang diproduksi oleh pemerinatah pada umumnya adalah
gratis. Pengeluaran pemerintah seperti uang pensiun (transer of payment) tidak
dihitung dalam GDP karena pengeluaran tersebut bukan merupakan pembelian
terhadap barang atau jasa yang baru diproduksi.
Pengelauran Investasi
Investasi adalah tambahan terhadap akumulasi modal (physical
stock of capital) ditambah dengan perobahan persediaan (inventory changes).
Tetapi transaksi saham tidak termasuk dalam penambahan stok modal. Jadi
investasi adalah aktifitas yang bisa meningkatkan kemampuan ekonomi dalam
memproduksi barang dan jasa dimasa mendatang. Contohnya adalah pembelian barang
investasi, peralatan, dan pembangunan rumah baru. Sewa dari tumah tersebut
dihitung sebagai konsumsi.
Permintaan Ekspor Bersih (Net Export)
Komponen terakhir dari GDP adalah net export yaitu selisih
antara export dan import (X – M). Export merupakan GDP dari dalam negeri karena
merupakan barang atau jasa yang diproduksi di dalam negeri, tetapi tidak
dikonsumsi di dalam negeri. Barang ekspor akan dibeli atau dikonsumsi oleh
rumah tangga, investor, atau pemerintah negara asing sedangkan import adalah
barang yang diproduksi di luar negeri, berarti adalah GDP negara asing.
Dalam GDP yang dihitung adalah net ekspor untuk menghindari
penghitungan dua kali (double counting). Barang dan jasa yang dibeli oleh rumah
tangga, investor, dan pemerintah tidak semuanya diproduksi di dalam negeri
tetapi beberapa barang yang dibeli tersebut berasal dari luar negeri. Jadi
komponen pengeluaran aggeregate yang diuraikan diatas – pengeluaran rumah
tangga, investor dan pemerintah – sebagiannya adalah barang yang diproduksi di
luar negeri, berarti adalah GDP negara asing atau bukan merupakan GDP
Indonesia. Karena itu untuk mengkoreksinya maka ekspor harus dikurangi dengan
impor agar barang import tidak terhitung sebagai GDP kita, karena yang termasuk
dalam GDP Indonesia adalah konsumsi rumah tangga berupa barang-barang produksi
dalam negeri, ditambah dengan belanja barang investor, ditambah belanja barang
pemerintah dan ditambah dengan nilai barang yang diekspor ke luar negeri.
Barang-barang import yang telah dikonsumsi oleh konsumen dalam negeri tidak
bisa dihitung sendiri karena telah masuk dalam perhitugan jumlah konsumsi.
Nilai barang import ini tentu sama dengan jumlah nilai barang yang diimport
yang tercatat di Bea dan Cukai sehingga dengan mengeluarkannya dari angka
export maka sama dengan mengeluarkannya dari angka konsumsi barang import.
Metode Penghitungan Pendapatan Nasional
Pendapatan nasional adalah jumlah seluruh pendapatan yang
diterima oleh masyarakat dalam suatu negara selama satu tahun.
Konsep Pendapatan Nasional
Produk Domestik Bruto (GDP)
Produk domestik bruto (Gross Domestic Product) merupakan
jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di
dalam batas wilayah suatu negara (domestik) selama satu tahun. Dalam
perhitungan GDP ini, termasuk juga hasil produksi barang dan jasa yang
dihasilkan oleh perusahaan/orang asing yang beroperasi di wilayah negara yang
bersangkutan. Barang-barang yang dihasilkan termasuk barang modal yang belum
diperhitungkan penyusutannya, karenanya jumlah yang didapatkan dari GDP
dianggap bersifat bruto/kotor.
Produk Nasional Bruto (GNP)
Produk Nasional Bruto (Gross National Product) atau PNB
meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk
suatu negara (nasional) selama satu tahun; termasuk hasil produksi barang dan
jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri, tetapi tidak
termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara
tersebut.
GNP = GDP – Produk netto terhadap luar negeri
Produk Nasional Neto (NNP)
Produk Nasional Neto (Net National Product) adalah GNP
dikurangi depresiasi atau penyusutan barang modal (sering pula disebut
replacement). Replacement penggantian barang modal/penyusutan bagi peralatan
produski yang dipakai dalam proses produksi umumnya bersifat taksiran sehingga
mungkin saja kurang tepat dan dapat menimbulkan kesalahan meskipun relatif
kecil.
NNP = GNP – Penyusutan
Pendapatan Nasional Neto (NNI)
Pendapatan Nasional Neto (Net National Income) adalah
pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh
masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Besarnya NNI dapat diperoleh dari
NNP dikurang pajak tidak langsung. Yang dimaksud pajak tidak langsung adalah
pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak penjualan,
pajak hadiah, dll.
NNI = NNP – Pajak tidak langsung
Pendapatan Perseorangan (PI) Pendapatan perseorangan
(Personal Income)adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam
masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun.
Pendapatan perseorangan juga menghitung pembayaran transfer (transfer payment).
Transfer payment adalah penerimaan-penerimaan yang bukan merupakan balas jasa
produksi tahun ini, melainkan diambil dari sebagian pendapatan nasional tahun
lalu, contoh pembayaran dana pensiunan, tunjangan sosial bagi para
pengangguran, bekas pejuang, bunga utang pemerintah, dan sebagainya. Untuk
mendapatkan jumlah pendapatan perseorangan, NNI harus dikurangi dengan pajak
laba perusahaan (pajak yang dibayar setiap badan usaha kepada pemerintah), laba
yang tidak dibagi (sejumlah laba yang tetap ditahan di dalam perusahaan untuk beberapa
tujuan tertentu misalnya keperluan perluasan perusahaan), dan iuran pensiun
(iuran yang dikumpulkan oleh setiap tenaga kerja dan setiap perusahaan dengan
maksud untuk dibayarkan kembali setelah tenaga kerja tersebut tidak lagi
bekerja).
PI = (NNI + transfer payment) – (Laba ditahan + Iuran
asuransi + Iuran jaminan social + Pajak perseorangan )
Pendapatan yang siap dibelanjakan (DI)
Pendapatan yang siap dibelanjakan (Disposable Income) adalah
pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi
dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Disposable
incomeini diperoleh dari personal income (PI) dikurangi dengan pajak langsung.
Pajak langsung (direct tax) adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan
kepada pihak lain, artinya harus langsung ditanggung oleh wajib pajak,
contohnya pajak pendapatan.
DI = PI – Pajak langsung
Tujuan mempelajari pendapatan nasional
Untuk mengetahui tingkat kemakmuran suatu Negara
Untuk memperoleh taksiran yang akurat nilai barang dan jasa
yang dihasilkan masyarakat dalam satu tahun
Untuk membantu membuat rencana pelaksanaan program
pembangunan yang berjangka.
Manfaat mempelajari pendapatan nasional
Mengetahui tentang struktur perekonomian suatu Negara
Dapat membandingkan keadaan perekonomian dari waktu ke waktu
antar daerah atau antar propinsi
Dapat membandingkan keadaan perekonomian antar Negara
Dapat membantu merumuskan kebijakan pemerintah.
Perhitungan Pendapatan Nasional
Metode Produksi
Pendapatan nasional merupakan penjumlahan dari seluruh nilai
barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh sector ekonomi masyarakat dalam
periode tertentu
Y = [(Q1 X P1) + (Q2 X P2) + (Qn X Pn) ……]
2. Metode Pendapatan
Pendapatan nasional merupakan hasil penjumlahan dari seluruh
penerimaan (rent, wage, interest, profit) yang diterima oleh pemilik factor
produksi adalam suatu negara selama satu periode.
Y = r + w + i + p
3. Metode Pengeluaran
Pendapatan nasional merupakan penjumlahan dari seluruh
pengeluaran yang dilakukan oleh seluruh rumah tangga ekonomi (RTK,RTP,RTG,RT
Luar Negeri) dalam suatu Negara selama satu tahun.
Y = C + I + G + (X – M)
Pendapatan Perkapita
Pendapatan perkapita adalah besarnya pendapatan rata-rata
penduduk di suatu negara. Pendapatan perkapita didapatkan dari hasil pembagian
pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut.
Pendapatan perkapita juga merefleksikan PDB
perkapita.
Pendapatan per kapita (per capita income) adalah pendapatan
rata-rata penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu, yang biasanya satu
tahun. Pendapatan per kapita bisa juga diartikan sebagai jumlah dari nilai
barang dan jasa rata-rata yang tersedia bagi setiap penduduk suatu negara pada
suatu periode tertentu. Pendapatan per kapita diperoleh dari pendapatan
nasional pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah penduduk suatu negara pada
tahun tersebut.
Pendapatan perkapita sering digunakan sebagai tolak ukur
kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara; semakin besar pendapatan
perkapitanya, semakin makmur negara tersebut.
Masalah dan keterbatasan perhitungan PDB
a. Perhitungan PDB
dan Analisa Kemakmuran
Perhitungan PDB akan memberikan gambaran ringkas tentang
tingkat kemakmuran suatu negara, dengan cara membaginya dengan jumlah penduduk
(disebut PDB per kapita). Menurut PBB, sebuah negara dikatakan miskin bila PDB
per kapitanya lebih kecil daripada US$ 450,00. Berdasarkan standar ini, maka
sebagian besar negara-negara di dunia adalah negara miskin. Suatu negara
dikatakan makmur/kaya bila PDB perkapita lebih besar daripada US$ 800.
Kelemahan dari pendekatan di atas adalah tidak memperhatikan
aspek distribusi pendapatan. Akibatnya angka PDB per kapita kurang memberikan
gambaran rinci tentang kondisi kemakmuran suatu negara. Misalnya, walaupun
Amerika Serikat yang PDB perkapitanya US$ 29.080 (tahun 1997), namun negara itu
masih terus bergelut dengan masalah kemiskinan dan pengangguran, terutama di
kalangan warga kulit hitam ataupun pendatang (kulit berwarna). Bahkan secara
absolut tampaknya jumlah penduduk miskin di Amerika serikat akan bertambah.
Faktor utama pemicu gejala di atas adalah masalah distribusi
pendapatan.
Walaupun distribusi pendapatan di USA relatif baik, tetapi
belum sempurna untuk membuat seluruh penduduknya menjadi makmur. Bahkan untuk
faktor produksi non tenaga kerja, terutama uang dan modal, distribusi
penguasaannya sangat buruk. Pada tahun 1996, sekitar 46% aset finansial dikuasai hanya oleh sekitar 1% penduduk.
b. Perhitungan PDB dan Masalah Kesejahteraan Sosial
Umumnya ukuran tingkat kesejahteraan yang dipakai adalah
tingkat pendidikan, kesehatan dan gizi, kebebasan memilih pekerjaan dan jaminan
masa depan yang lebih baik. Ada hubungan yang positif antara tingkat PDB per
kapita dengan tingkat kesejahteraan sosial. Makin tinggi PDB per kapita,
tingkat kesejahteraan sosial makin membaik. Hubungan ini dapat dijelaskan
dengan menggunakan logika sederhana. Jika PDB per kapita mkin tinggi, maka daya
beli masyarakat, kesempatan kerja serta masa depan perekonomian makin membaik.
Sehingga gizi, kesehatan, pendidikan, kebebabasan memilih pekerjaan dan jaminan
masa depan, kondisinya makin meningkat. Tapi dengan catatan, peningkatan PDB
per kapita disertai perbaikan distribusi pendapatan.
Masalah mendasar dalam perhitungan PDB adalah tidak
diperhatikannya dimensi nonmaterial. Sebab PDB hanya menghitung output yang
dianggap memenuhi kebutuhan fisik/ materi yang dapat diukur dengan nilai uang.
Sedangkan output yang tidak terukur dengan uang, misalnya ketenangan batin yang
diperoleh dengan menyandarkan hidup pada norma-norma agama/spiritual tidak
dihitung. Sebab, dalam kenyataannya kebahagiaan tidak hanya ditentukan oleh
tingkat kemakmuran, tetapi juga ketenangan batin.
Jadi kita tidak bisa serta merta mengatakan bahwa
kesejahteraan sosial di negara-negara kaya(Amerika Serikat dan Jepang) adalah
jauh lebih baik dibanding di negara-negara miskin (misal Bhutan dan Nepal).
Karena, tingkat kejahatan dan tingkat bunuh diri di negara-negara kaya tersebut
lebih tinggi di banding negara-negara miskin.
c. PDB Per Kapita dan Masalah Produktivitas
Untuk memperoleh perbandingan produktivitas antar negara,
ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan:
1) Jumlah dan
komposisi penduduk : Bila jumlah penduduk makin besar, komposisi-nya sebagian
besar adalah penduduk usia kerja (15-64 tahun) dan berpendidikan tinggi (>
SLA), maka tingkat output dan produktivitasnya dapat makin baik.
2) Jumlah dan
struktur kesempatan kerja :
Jumlah kesempatan kerja yang makin besar memperbanyak
penduduk usia kerja yang dapat terlibat dalam proses produksi. Tetapi komposisi
kerja pun mempengaruhi tingkat produktivitas. Sekalipun kesempatan kerja sangat
besar, tetapi semuanya adalah kesempatan kerja sektor pertanian, produktivitas
pekerja juga tidak tinggi. Sebab sektor pertanian umumnya memiliki nilai tambah
yang rendah. Jika kesempatan kerja yang dominan berasal dari sektor kegiatan
ekonomi modern (industri dan jasa), maka output per pekerja akan relatif
tinggi, karena nilai tambah kedua sektor tersebut amat tinggi.
3)
Faktor-faktor nonekonomi :
Yang tercakup dalam faktor-faktor nonekonomi antara lain
etika kerja, tata nilai, faktor kebudayaan dan sejarah perkembangan. Jepang
pantas menjadi negara yang produktif sebab selain jumlah penduduk yang banyak,
berpendidikan tinggi dan umumnya bekerja di sektor modern, mereka juga memiliki
etika kerja yang baik, menjujung tinggi kejujuran dan penghargaan tergadap
senior. Dan Jepang juga merupakan negara yang selama kurang lebih 3.000 tahun
terus menerus membangun dirinya menjadi bangsa modern, walaupun pembangunan
ekonomi modernnya baru dimulai dua abad yang lalu.
d. Penghitungan PDB dan Kegiatan-kegiatan Ekonomi Tak
Tercatat (Underground Economi)
Angka statistik PDB Indonesia yang dilaporkan oleh Badan
Pusat Statistik hanya mencatat kegiatan-kegiatan ekonomi formal. Karena itu,
statistik PDB belum mencerminkan seluruh aktivitas perekonomian suatu negara.
Misalnya, upah pembantu rumah tangga di Indonesia tidak tercatat. Begitu juga
dengan kegiatan petani buah yang langsung menjual produknya ke pasar.
Di negara-negara berkembang, keterbatasan kemampuan
pencatatan lebih disebabkan oleh kelemahan administratif dan struktur kegiatan
ekonomi masih didominasi oleh kegiatan pertanian dan informal. Tetapi di
negara-negara maju, kebanyakan kegiatan ekonomi yang tak tercatat disebabkan
oleh karena kegiatan tersebut merupakan kegiatan ilegal atau melawan hukum.
Padahal, nilai transaksinya sangat besar. Misalnya, kegiatan penjualan obat
bius dan obat-obat terlarang lainnya.
0 komentar:
Posting Komentar